Sekilas: Kondisi Keuangan di LK KM IPB

Keuangan di LK KM IPB, pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya sudah ada kisaran jumlah yang akan turun dari pihak institusi pada awal-awal masa kepengurusan. Namun, pada tahun 2013 ini, merupakan kondisi yang berbeda. Nominal jumlah dana yang akan turun ke LK KM IPB masih belum diketahui. Hal ini dikarenakan terjadinya pembekuan dana di Kemendikbud yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan. Pembekuan dana ini diakibatkan adminsitrasi di Kemendkbud yang masih kurang dan keterlambatan Kemendikbud dalam membahas keuangan dengan Komisi X DPR.

Pembekuan keuangan di Kemendikbud berakibat tidak adanya dana di lembaga-lembaga yang berada di bawah Kemendikbud, termasuk seluruh PTN yang ada di Indonesia, salah satunya IPB. Kondisi IPB yang sedang dalam masa peralihan menuju PTN membuat IPB berstatus BLU. Hal ini menjadikan sumber keuangan IPB pun sebagian besar berasal dari pemerintah (dalam hal ini masuk ke dalam anggraan Kemendikbud). Belum adanya dana dalam kondisi ini pun dirasakan oleh pihak Ditmawa IPB dan berdampak juga di LK KM IPB.

Dalam masa belum adanya kejelasan dana ini, pihak Ditmawa (dalam hal ini diwakili oleh Pak Rmbawan), mencoba membantu LK KM IPB dengan memberikan solusi agar seluruh LK membuat RAB bulan Januari-April, untuk diusahakan dicarikan pinjaman. Hal ini telah dilakukan oleh seluruh LK melalui DPM KM IPB. Namun, dalam masa penantian kabar RAB tersebut, ada ttik cerah, di mana sudah mulai ada kejelasan terkait nominal dana yang yang akan turun.

Pembahasan terkait keuangan sudah dilakukan oleh MWA. Setelah mendengar keterangan dari Presiden Mahasiswa KM IPB yang menjadi anggota MWA dari unsur mahasiswa, diperoleh berita bahwa jumlah dana yang akan turun diperkirakan 840juta untuk UKM dan sekitar 2,9M untuk BEM, DPM, Himpro. Sumber keuangan ini seluruhnya berasal dari dana pemerintah (APBN). Namun yang masih menjadi pertanyaan, UKM dan BEM, DPM, Himpro yang dimaksudkan di sini bagaimana. Selain itu, karena sumbernya APBN, masih dipertanyakan berapa potongan-potongan pajak yang akan dilakukan, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Pada hari Rabu (25/04/13), pihak DPM KM berusaha bertemu dengan Pak Rmbawan untuk berdiskusi terkait hal ini setelah sebelumnya membuat janji terlebih dahulu. Namun karena kesibukan Pak Rimbawan yang padat, membuat kami tidak dapat bertemu dengan Beliau, karena kebetulan Beliau sedang berada di Jakarta. Setelah ditanyakan kepada pihak Ditmawa, kemungkinan Pak Rimbawan akan sibuk beberapa hari ke depan. Hal ini membuat kami belum dapat berdiskusi dengan Pak Rimbawan.

Meskipun demikian, setidaknya sudah ada sedikit titik kejelasan terkait dana untuk LK KM IPB yang sudah diperjelas oleh Presiden Mahasiswa kita dalam rapatnya di MWA. Meskipun kita tahu bersama bahwa sumber dana yang berasal dari pemerintah akan memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan, proses administrasinya mungkin akan sedikit lebih “rumit”, mengingat ketepatan dan ketransparanan administrasi sangat diperlukan di sini. Belum lagi berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam menggunakan dana pemerintah, misalnya penggunaan materai dalam penggunaan dana pada kisaran tertentu, pajak-pajak yang akan memotong dana, dan lain-lain. Mungkin ini akan menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita semua agar lebih berusaha supaya tepat administrasi sehingga proses kedepannya akan lebih lancar.

Sejauh ini, hanya informasi ini yang dapat disampaikan. Mengenai kejelasan sistem, mekanisme dan alokasinya nanti yang akan turun ke LK KM IPB, masih dalam proses pencaran informasi dan pembahasan. Semoga secepatnya kita dapat mengetahui kejelasannya, sehingga kegiatan-kegiatan dapat berjalan lancar. Amin. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan.

Share/Bookmark