#Report Pleno ke-8, 10 Mei 2013

Jumat, 10 Mei 2013 bertempat di lobby student center KM IPB pukul 19.15 WIB telah berlangsung rapat pleno DPM KM IPB yang dihadiri oleh 18 anggota DPM KM IPB. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPM KM IPB saudara Hario Pranaditya Munif Adinegoro. Rapat yang berlangsung ditengah rintik hujan yang turun di malam hari itu, membahas beberapa agenda, diantaranya terkait pencabutan Surat Keputusan Penanggung Jawab Komisi 2 DPM KM IPB, penetapan Penanggung Jawab Program Legislatif (PROLEG) DPM KM IPB Periode 2012-2013, arahan dari MID (Media Informasi DPM KM IPB), serta arahan dari Komisi 2 DPM KM IPB.

Agenda pertama merupakan penetapan surat keputusan terkait pencabutan Surat Keputusan Penanggung Jawab Komisi 2 DPM KM IPB No. 007/KPTS/DPM-KM/IPB/V/2013. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan sebelumnya yaitu surat keputusan No.004/KPTS/DPM-KM/IPB/II/2013 mengenai Penanggung Jawab Sementara Ketua Komisi 2 yang dibuat karena adanya agenda akademik (praktek lapang) Ketua Komisi 2 DPM KM yang mengharuskan meninggalkan Kampus IPB hingga 18 Mei 2013.

Namun, di luar rencana yang dibuat, ternyata agenda akademik (praktek lapang) yang dilakukan oleh ketua komisi 2 DPM KM berakhir sebelum batas akhir berlakunya Surat Keputusan No.004/KPTS/DPM-KM/IPB/II/2013. Dimana pada Surat Keputusan sebelumnya ditetapkan batas akhir dari surat keputusan No.004/KPTS/DPM-KM/IPB/II/2013 ialah tanggal 18 Mei 2013, namun ternyata pada tanggal 03 Mei 2013 Ketua Komisi 2 DPM KM IPB yaitu saudara Akbar Hidayat telah menyelesaikan agenda akademiknya. Sehingga diperlukan adanya Surat Keputusan pencabutan Surat Keputusan Penanggung Jawab Komisi 2 DPM KM IPB.

Beralih ke agenda selanjutnya yaitu penetapan Penanggung Jawab Program Legislatif (PROLEG) DPM KM IPB Periode 2012-2013. Hal ini merupakan tidak lanjut dari rapat pleno sebelumnya yang menetapkan beberapa Program Legislatif DPM KM IPB Periode 2012-2013 yaitu Revisi UU Keuangan, Revisi UU Pemilihan Raya, serta Revisi UU Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Dimana semua itu telah termuat dalam Surat Keputusan No. 006/KPTS/DPM-KM/IPB/IV/2013 tentang Program Legislatif DPM KM IPB Periode 2012-2013.

Ketiga Program Legislatif tersebut kami putuskan berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya terkait UU Keuangan yang telah di buat pada tahun 2012 yaitu Undang – Undang Keluarga Mahasiswa Nomor  003 Tahun 2012 tentang Keuangan KM IPB dirasa sudah tidak dapat memenuhi semua kondisi keuangan LK KM IPB pasca disahkannya UU PT sehingga perlu diadakannya peninjauan ulang terkait UU KM tersebut.

Selanjutnya untuk UU Pemilihan Raya (PEMIRA) yang telah di buat pada tahun yang sama dengan UU Keuangan yakni tahun 2012 yaitu Undang – Undang Keluarga Mahasiswa Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pemilihan Raya (PEMIRA) KM IPB dirasa perlu diadakannya peninjauan atau pembahasan  kembali terkait UU KM Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pemilihan Raya (PEMIRA) Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Hal tersebut didukung pula dengan adanya rencana MPM KM IPB Periode 2012-2013 dalam Amandemen UUD KM IPB 2011 pada pasal-pasal terkait Pemilihan Raya (PEMIRA).

Kemudian yang terakhir, terkait Revisi UU KM Nomor 002 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, kami rasa juga perlu adanya peninjauan kembali karena adanya kondisi pengawasan terhadap Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang masih kurang Optimal.

Pada kesempatan ini DPM KM IPB menetapkan beberapa orang yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab dari masing-masing Program Legislatif DPM KM IPB diantaranya:

  1. Untuk program legislatif Revisi UU Keuangan kami menunjuk saudari Istiqomah Vista Destiana (A44090092) sebagai Penanggung Jawab Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Keuangan KM IPB.
  2. saudara Ryan Frizky (G54120057) sebagai Penanggung Jawab Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, dan
  3. saudara Muhammad Hakim Nur Huda (F14110132) Sebagai Penanggung Jawab Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Kemahasiswaan Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor.

Hal tersebut masing-masing tertuang dalam Surat Keputusan No. 008/KPTS/DPM-KM/IPB/V/2013, Surat Keputusan No. 009/KPTS/DPM-KM/IPB/V/2013, serta Surat Keputusan No. 010/KPTS/DPM-KM/IPB/V/2013.

Selanjutnya ke agenda yang ketiga yaitu arahan MID, dimana MID sendiri merupakan salah satu Program Kerja dari DPM KM IPB Periode 2012-2013 yang bergerak dalam bidang Media Informasi. Pada kesempatan ini arahan MID disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana MID yaitu saudara Ahmad Alkadri. Penyampaian arahan MID ini pada dasarnya lebih menyampaikan bagaimana cara atau teknis kami yaitu para anggota DPM KM IPB dalam menyalurkan informasi, publikasi, dan berbagai press release mengenai kegiatan-kegiatan maupun program-program kerja yang sedang, akan, maupun telah dilaksanakan oleh DPM KM IPB sebagai salah satu sarana pendukung mewujudkan visi dan misi DPM KM IPB 2012-2013, yaitu menjadi organisasi yang lebih transparan, terbuka, dan aspiratif.

Untuk itu beliau mengusulkan beberapa mekanisme yang sebaiknya anggota DPM KM pahami bersama terkait media informasi ini, diantaranya (bahan penyampaian ini telah ada sebelumnya dan terlampir):

  • Sebaiknya setiap komponen struktur DPM KM (BPH, Badan Internal, dan KOMISI) harapannya dapat membuat laporan hasil kegiatan, baik itu Pengawasan, RAKER (Rapat Kerja Oleh Kementerian, BPH BEM, dan UKM) maupun RAKOR. Harapannya semuanya dapat dibuat dalam bentuk laporan kemudian diberikan ke MID, lalu nantinya akan dipublikasikan langsung ke web maupun jejaring sosial yang dimiliki oleh DPM KM (posting dalam grup FB).
  • Selain itu, diharapkan untuk seluruh anggota DPM KM dapat mengakses facebook  (terutama berkenaan dengan group DPM KM) minimal 2 hari sekali, agar tidak ketinggalan informasi.
  • Kemudian, format laporan yang dikirimkan, usahakan  dalam bentuk .DOC & PDF baik itu untuk tulisan notulensi, maupun tulisan narasi lainnya. Data dari MID dapat dibagikan (share) ke group-group yang lain, namun ada baiknya dengan memperhatikan asas kebermanfaatannya pula.
  • Kembali ditekankan untuk keaktifannya dalam menyampakan informasi yang ada.

Selanjutnya terkait agenda arahan komisi 2 yang disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 2 yaitu saudara Akbar Hidayat yang dititik beratkan pada pengingatan serta permohonan bantuan kerjasama seluruh anggota DPM KM dalam mengawasi beberapa kegiatan kementerian yang diawasi oleh komisi dua diantaranya kemeterian APRO, SENBUD, Pendidikan dan Keilmuan serta Pertanian. Dimana hampir seluruh agenda kementerian tersebut mulai berjalan di bulan ini.

Kemudian, di penghujung rapat pleno ini ada sedikit tambahan agenda yaitu terkait info jejearing aspirasi yang disampaiakan oleh saudara Markis. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan terkait info perangkat dari jejaring aspirasi yang akan digunakan, diantranya melalui SMS aspirasi, media sosial ex: facebook, pojok aspirasi (rencana di depan SC dan di Media Center), sticker, serta pemberian reward untuk teman-teman mahasiswa yang telah aktif menyampaikan aspirasinya. Kegiatan ini akan bekerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya teman-teman DPM fakultas, himpro GSB, Kementerian Kebijakan Kampus serta Direktorat Kemahasiswaan .

Selain itu, setiap anggota DPM KM disini memiliki peran masing-masing dalam menjaring aspirasi mahasiswa yang ada.

.

Demikian hasil dari rapat pleno yang kami laksanakan semalam. Untuk lebih lengkapnya, bisa melihat notulensi rapat pleno ke-8 ini di sini, dan keputusan-keputusan yang ditetapkan pada pleno ini di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan berkomentar! :)

 

Share/Bookmark