#Reblog Hasil Kajian Sistem Pemira Legislatif 12 Mei 2013

Repost dari MPM KM IPB

Pada Hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 12 Mei 2013, MPM KM telah mengadakan Kajian Sistem Pemira Legislatif ke-2. Acara ini merupakan lanjutan dari kajian yang pertama, dan sesuai judulnya, bertujuan untuk mengumpulkan teman-teman UKM, Himpro, BEM, dan DPM se-IPB untuk mengkaji, atau membahas, sistem kajian pemira legislatif yang ada.

Brainstorming sejenak, Konsep yang dianut oleh LK KM IPB yaitu mengadopsi konsep trias politica dari Montesqueu yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini pemegang legislatif adalah DPM, pemegang eksekutif BEM, Himpro, UKM sedangkan yudikatif yaitu MPM KM. Konsepan seperti ini dipandang sebagai model yang paling ideal dibandingkan dengan konsepan lainnya. Hal ini sudah dilakukan kajian pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun ini, DPM dinilai kurang mengakomodir aspirasi dari para UKM dan himpro. Maka dari itu perlu adanya slot keterwakilan UKM dan Himpro di DPM dan MPM.

Pada tanggal 5 januari 2013 telah diadakan suatu pertemuan yang menghasilkan draft revitalisasi yang menyebutkan diantaranya mengenai slot keterwakilan UKM dan himpro di dalam struktur DPM dan MPM. Keterwakilan UKM bersifat optional jadi boleh mengirimkan perwakilannya di DPM atau tidak karena tidak ada keharusan. Dalam hal ini perlu ditegaskan kembali mengenai tupoksi dari UKM, Himpro sendiri sebagai pemegang eksekutif yang dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh DPM sebagai pemegang legislatif.

Poin lain yang dicantumkan dalam draft revitalisasi yaitu mengenai konsep pemira legislatif yang tidak menggunakan sistem one man one vote seperti pemilihan Presma maupun ketua BEM Fakultas. Hal ini dikarenakan pemilihan anggota DPM menggunakan sistem kursi dengan perbandingan 1:500 untuk DPM KM dan 1:250 untuk DPM Fakultas sehingga tidak adanya sistem pemilihan one man one vote.

–baca selanjutnya di sini.

 

Share/Bookmark